Penjelasan UU No. 02 Tahun 2004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


I. UMUM
Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

Ketentuan dengan batasan waktu tersebut dirasakan terlalu kaku, mengingat penyelenggaraan Pemilu memerlukan banyak penyesuaian dalam masyarakat yang sedang memperbaharui seluruh aspek kehidupannya. Disamping itu, luasnya wilayah serta keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang sangat sulit untuk dijangkau secara cepat, masih harus dipertimbangkan seiring dengan semangat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Permasalahan yang timbul dari kesulitan tadi, juga semakin sulit diatasi dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang membatasi dengan 3 (tiga) alasan untuk dapat diselenggarakan Pemilu Lanjutan dan/atau Pemilu Susulan, yaitu apabila di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Pembatasan tersebut mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi tidak fleksibel karena tidak menampung alasan kemungkinan kesulitan dalam transportasi dan distribusi logistik Pemilu terutama surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu, yang belum diterima PPS dan PPLN secara lengkap pada waktunya.

Mengingat kebutuhan untuk pelaksanaan Pemilu sudah sangat mendesak, dan tidak terselesaikannya perangkat hukum yang memberikan landasan bagi pelaksanaan Pemilu sesuai tanggal yang sudah ditentukan akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan dalam pelaksanaannya, dan pada gilirannya akan menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, maka ditempuh perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam mendistribusikan surat suara, KPU menetapkan perusahaan ekspedisi yang akan mendistribusikan surat suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 119

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (1a)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Ayat (5)
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.


Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4381.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.