Penjelasan PERPU No.01 Tahun 1998

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN


UMUM

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada giliranya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segisegi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.

Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktek dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa.

Oleh karena itu, adalah wajar bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas, menjadi penting dan semakin diperlukan.

Langkah penyempurnaan Undang-undang Kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak, ditengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. Kodisi seperti itu pula yang melandasi pemikiran tentang penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna mewujudkan penyempurnaan tersebut.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut dilakukan dengan dilandasi beberapa pertimbangan:

Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.

Kedua, dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian, selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif:

Pertama, penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Ketiga, peneguran fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.

Keempat, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.

Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Keenam, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam BAB KEDUA Undang-undang Kepailitan.

Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan Hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Ayat 1
Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur dalam BAB KETIGA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Untuk selanjutnya, kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri", pengertian Pengadilan Niaga ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "Pengadilan" atau "Pengadilan Negeri".
Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya.


Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "bank" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalahpihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan yang berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.
Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama debitur yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.


Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3
Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur. Persetujuan dari suami atau isteri debitur diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta).

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)
Kecuali secara tegas disebutkan lain, pengertian Panitera adalah Panitera Pengadilan Negeri.


Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5
Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.
Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Tanggal saat putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan adalah tanggal putusan yang bersangkutan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kreditur atau Kejaksaan.

Angka 7

Pasal 7
Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.
Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan.
Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, Pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak Pengadilan.

Angka 8

Pasal 8
Dengan demikian, terhadap keputusan Pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Untuk selanjutnya, pengertian kasasi ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "banding".
Sepanjang menyangkut kreditur, maka yang dapat mengajukan kasasi bukan saja kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan.


Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 12
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah, bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.


Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12

Pasal 15

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 18

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 14

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 15

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)
Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.


Angka 16

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 12
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah, bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.


Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12

Pasal 15

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 18

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 14

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 15

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)
Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Angka 16

Pasal 42
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud:
a. anak angkat, adalah setiap orang yang dibesarkan dan diberikan pendidikan seperti anak kandung;
b. keluarga, adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal;
c. anggota direksi, anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut
d. kepemilikan, adalah berupa kepemilikan modal atau modal saham.
Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota Direksi yang berbentuk badan hukum, diperlakukan sebagai Direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

Angka 17

Pasal 43
Dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.


Angka 18

Pasal 44
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20

Pasal 56

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan berdasarkan Pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pemegang hak tanggungan yang berhak mengeksekusi haknya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Angka 21

Pasal 56A

Ayat (1)
Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:
- untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Ayat (2)
Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)
Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.
Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.
Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.
Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa:
a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
b. hasil penjualan bersih;
c. hak kebendaan pengganti;
d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.


Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (12)
Perlawanan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.


Ayat (13)
Cukup jelas

Angka 22

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 23

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kreditur yang diistimewakan" adalah kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.


Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 24

Pasal 65

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Angka 26

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 27

Pasal 67A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67C
Cukup jelas

Pasal 67D
Cukup jelas

Angka 28

Pasal 69
Dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dikenakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara serta tingkat kerumitan perkara.


Angka 29

Pasal 70A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 30

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 31

Pasal 77A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 32

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 33

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 34

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 35

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas

Angka 36

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 37

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 38

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 39

Pasal 128
Termasuk dalam hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren adalah hak suara.

Angka 40

Pasal 129

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 41

Pasal 139

Ayat (1)
Cukup jelas

Angka 42

Pasal 141
Cukup jelas

Angka 43

Pasal 142

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 44
Ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) ini dihapus untuk memberikan kepastian mengenai alasan yang dapat dipakai Hakim untuk tidak mengesahkan perdamaian. Karena pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan kreditur dan debitur, maka di luar alasan-alasan yang tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) tidak dimungkinkan bagi Hakim untuk menolak mengesahkan berdasarkan alasan lain atau karena jabatannya.


Angka 45

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 46

Pasal 162

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 47

Pasal 170

Ayat (1)
Cukup jelas

Angka 48

Pasal 182

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 49
Dengan adanya perubahan judul pada BAB KEDUA, pengertian "penundaan kewajiban pembayaran utang" ini berlaku bagi seluruh ketentuan pada BAB KESATU dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "pengunduran pembayaran" atau "penundaan pembayaran".


Angka 50

Pasal 212
Cukup jelas

Angka 51

Pasal 213

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 52

Pasal 214

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 53

Pasal 215

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 54

Pasal 216
Cukup jelas

Angka 55

Pasal 217

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4) dan Ayat (5)
Dalam perubahan pasal ini dicantumkan batas jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mana rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh kreditur.
Disamping itu, untuk memungkinkan tercapainya putusan kreditur mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim yang juga merupakan rapat kreditur dipertegas.


Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 56

Pasal 217A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 217B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 217C

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 217D

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 217E

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 57
Dengan penghapusan Pasal 218 maka tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitur bila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak ataupun sebaliknya bagi kreditur dalam hal permohonan tersebut dikabulkan.
Bagi debitur, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 217A yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit.
Seimbang dengan hal tersebut, maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dikabulkan, kreditur yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.


Angka 58

Pasal 222

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 59

Pasal 223

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 60

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 61

Pasal 225

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 62

Pasal 226

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 63

Pasal 228

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 64

Pasal 230

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 65

Pasal 231A
Dengan ketentuan ini maka penangguhan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A dapat berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tetapi masih dalam jangka waktu penundaan yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Angka 66

Pasal 234

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 67

Pasal 237

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 68

Pasal 240

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 69

Pasal 241
Cukup jelas

Angka 70

Pasal 243

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 71

Pasal 246

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 72

Pasal 247

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 73

Pasal 250

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 74

Pasal 252

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 75

Pasal 253

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 76

Pasal 254

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 77

Pasal 258

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 78

Pasal 261

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 79

Pasal 264
Cukup jelas

Angka 80

Pasal 265

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 81

Pasal 266

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 82

Pasal 267

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 83

Pasal 268

Ayat (1) dan Ayat (2)
Alasan yang dikemukakan oleh pengurus dan kreditur untuk menerima atau menolak perdamaian berikut jawaban debitur hal tersebut, semata-mata hanya merupakan catatan yang melatarbelakangi pemungutan suara dalam mengambil keputusan untuk menyetujui rencana perdamaian. Adapun perdamaian yang sudah diterima tetap perlu disahkan oleh Pengadilan, kecuali ditolak oleh Pengadilan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2)


Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 84

Pasal 269

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 85
Lihat penjelasan Pasal 217 ayat (4) dan ayat (5).

Angka 86

Pasal 273
Cukup jelas

Angka 87

Pasal 274
Cukup jelas

Angka 88

Pasal 275
Dengan ketentuan ini, debitur yang berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217A tidak dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini karena dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, maka sesungguhnya debitur telah mengakui bahwa ia berada dalam keadaan berhenti membayar.
Dalam hal ini, kreditur atau Kejaksaan juga tidak dapat menggunakan upaya hukum tersebut.

Angka 89

Pasal 279
Cukup jelas

Angka 90

Pasal 280

Ayat (1)
Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Demikian pula dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.


Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 281

Ayat (1)
dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga yang baru terbentuk tersebut, pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditangani oleh Pengadilan Niaga tersebut.


Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 282

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 283

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 284

Ayat (1)
Ketua Mahkamah Agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dan apabila ada, di tingkat banding agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah sehingga dapat terjamin:
a. penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan;
b. prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
c. tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan, dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan;
d. terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik, dan agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.


Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 285
Cukup jelas

Pasal 286

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 287

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 288

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 289

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1998 YANG TELAH DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.