Perpu No.01 Tahun 1971

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 1971

TENTANG :

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

a. bahwa Undang-undang No, 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya;

b. bahwa untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang No. 17 tahun 1964 itu perlu segera dicabut;

c. bahwa karena keadaan mendesak pencabutan tersebut perlu dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dengan segala perubahannya;

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 No. 23) Bab VII. Mendengar: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.


Memutuskan :


Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.


Pasal 1.


Mencabut Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 101).


Pasal 2.


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 1971.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd

ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1971
tentang
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG No. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG.


PENJELASAN UMUM.

Undang-undang No. 17 tahun 1964 dikeluarkan pada saat suasana perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, di mana setiap pelanggaran ekonomi pada umumnya dan perdagangan pada khususnya dianggap dapat menggagalkan dan mengacaukan usaha-usaha Pemerintah. Demikianlah maka dalam Undang-undang No. 17 tahun 1964 dinyatakan bahwa penarikan cek kosong adalah suatu tindak pidana ekonomi dengan memberikan ancaman-ancaman pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda empat kali lipat jumlah cek kosong. Ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-undang No. 17 tahun 1964 yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga cek pada umumnya dan perbankan pada khususnya, dalam kenyataannya justru merupakan sebab yang menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk mempergunakan cek dalam lalu-lintas pembayaran. Lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal, dengan cek sebagai salah satu alat-tehnisnya, merupakan salah satu unsur yang utama yang menunjang kelancaran jalannya lalu-lintas perekonomian dan perkembangan lembaga perbankan pada sesuatu masyarakat (Negara). Adanya keengganan yang timbul dari para penarik, pemegang cek dan Bank sendiri untuk mempergunakan cek sebagai alat pembayaran, merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah untuk memperkembangkan lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal dan memperlancar jalannya lalu-lintas perekonomian dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada khususnya, Pembangunan Negara pada umumnya. Sesuai dengan hal-hal tersebut i atas, sudah sewajarnya jika Undang-undang No. 17 tahun 1964 tersebut dicabut. Berdasarkan pertimbangan bahwa perlu segera diambil tindakan yang cepat untuk meniadakan hambatan terhadap usaha-usaha Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada khususnya, Pembangunan Negara pada umumnya; maka pengaturan materi pencabutan Undang-undang tersebut dalam satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dapat dipertimbangkan dan dibenarkan. Dengan dicabutnya Undang-undang No. 17 tahun 1964, maka perkara-perkara penarikan cek-kosong yang belum mendapat keputusan Pengadilan (belum "in kracht van gewijsde") harus diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) K.U.H.P., sedangkan perkara-perkara cek kosong yang masih ada di tangan alat-alat penyidik i.c. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 378 K.U.H.P. Penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat tehnis dalam lalu-lintas pembayaran yang bersifat giraal, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan. Bagi perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat Keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewisjde), tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 55).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.