Perpu No.07 Tahun 1963

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Nomor :7 TAHUN 1963

Tentang :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Presiden Republik Indonesia,


Menimbang :

a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sekarang sebagai alat perlengkapan Negara tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai penyelesaian tujuan Revolusi Indonesia;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru yang tegas kuat kedudukannya dan wewenangnya dan berwibawa serta effektif dalam segala kerja karyanya.

c. bahwa untuk mendapat alat perlengkapan Negara tersebut dalam sub b Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru perlu disusun atas tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat dan tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan agar supaya tercapailah pelaksanaan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan nasional yang terorganisasi:

d. bahwa karena keadaan mendesak peraturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Mengingat :

1. Pasal 23 ayat 5 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1963;

3. Resoulusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I./ Res/MPRS/1963;

Mendengar :
Pertimbangan-pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya tanggal 13 dan 14 Agustus 1963


Memutuskan :


Dengan mencabut semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini,


Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


BAB I.

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN.

Pasal 1.


Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan yang merupakan satu kesatuan organisasi disamping Lembaga Negara Tertinggi lainnya.


Pasal 2


(1) Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat dan tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan.

(2) Jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan tiga belas orang, terdiri dari seorang Ketua, empat orang, Wakil Ketua dan delapan orang Anggota.


Pasal 3.


Kedudukan hukum dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.


Pasal 4.


Peraturan gaji pegawai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan peraturan sendiri.


Pasal 5.


(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

(2) Setelah masa jabatan tersebut berakhir, mereka dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama dan menurut prosedur yang sama pula.


Pasal 6.


Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa jabatannya.


Pasal 7.


(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang berdasarkan perjanjiaan untuk mendapat laba atau keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau sesuatu Perusahaan Negara.

(2) Mereka tidak boleh merangkap jabatan pada Perusahaan-perusahaan Swasta ataupun pada Perusahaan Negara.


Pasal 8.


(1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan-sementara guna pemeriksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung dengan ijin terlebih dahulu dari Presiden.

(2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua atau seorang Anggota tertangkap dalam keadaan sedang melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, ia dapat dikenakan penahanan-sementara pada seketika itu dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut dalam waktu 24 jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, yang berkewajiban menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh ijin guna penahanan-sementara lebih lanjut bila dianggap perlu. Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali.


BAB II

Tugas kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9.


(1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas dan berwenang untuk melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan kontrole-akuntan dan penyidikan akuntan atas Keuangan Negara serta Tata-Usaha secara menyeluruh dengan tidak ada perkecualiannya.

(2) Dengan pengawasan Keuangan Negara" dimaksudkan pengawasan umum terhadap pelaksanaan daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk Daerah, Anggaran Pembangunan Negara termasuk Daerah. Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, termasuk pengawasan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dann penjualan barang milik Negara, Perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan campuran Negara-Swasta serta pemborong pekerjaan dan jasa dibidang sipil dan militer.

(3) Dengan Pemeriksaan Keuangan Negara" dimaksudkan juga penelitian apakah penggunaan uang Negara terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran yang bersangkutan dan dengan ketentuan-ketentuan pengurusan keuangan Negara disamping menilai kegunaannya dan kemanfaatannya pengeluaran uang Negara atau penjualan milik Negara.


Pasal 10.


(1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas pula menyampaikan pendapatanya dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya seperti ditetapkan dalam pasal 9 mengenai :
a. Rencana pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek penting;
b. Kredit-kredit luar negeri dan pelaksanaan penggunaannya.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara umumnya dan khususnya atas pelaksanaan menentukan pajak-pajak perusahaan, bea masuk, pengelaan Perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan Daerah, perusahaan campuran Negara (Daerah) Swasta dan lain-lain penghasilan Negara penting.

(3) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu pada semua badan hukum publik atau hukum privat baik didalam maupun diluar negeri yang kekayaannya terdiri atas sebahagian kekayaan Negara yang dipisahkan atas keuangannya dibelanjai atau diberi subsidi atas beban anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, termasuk juga badan-badan dimana keuangan Negara mempunyai kepentingan penyertaan modal didalamnya atau karena kepentingan lainnya.

(4) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini Badan Pemeriksa Keuangan jika di pandang perlu untuk memperlancar sesuatu pemeriksaan dapat menggunakan tenaga-tenaga diluar Badan Pemeriksa Keuangan.


Pasal 11.


(1) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun meneliti dan menyusun catatan-catatan pendapat tentang perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun menyampaikan laporan tentang hasil pemeriksaannya termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Presiden, dengan disertai daftar pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan uang yang disangsikan sahnya, kebenarannya, kelengkapannya dan. kemanfaatannya, serta penjelasan-penjelasan seperlunya.

(3) Presiden menyampaikan laporan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 12.


(1) Semua Instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam oleh pasal 10 ayat (3) diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan wajib memberi keterangan secukupnya yang diminta oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat berhubung dengan pengurusan keuangan Negara.

(3) Tiap kali dipandang perlu Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menter-menteri yang bersangkutan tentang kekurangan-kekurangan penyelewengan-penyelewengan dalam pengurusan keuangan yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakan-tindakan perbaikan.


BAB III

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Tuntutan ganti rugi.

Pasal 13.


(1) Apabila ada Instansi Negara, Perusahaan Negara,/ Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3), yang diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan, tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang minta bantuan Jaksa Agung untuk mengambil tindaakan-tindakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga keterangan-keterangan yang diperlukan dapat diperoleh dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permintaan bantuan pada Jaksa Agung.

(2) Apabila setelah lewat 60 (enam puluh) hari, yang bersangkutan belum juga memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka perbuatan ini dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang diancam hukuman kurungan setinggi- tingginya enam bulan.

(3) Apabila dalam usaha memperoleh keterangan dari seorang yang bertanggung-jawab dari suatu instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penunjukan yang cukup, bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh sangat disangsikan kebenarannya, maka Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal itu kepada Menteri yang bersangkutan, dengan tindasan kepada Presiden, agar supaya terhadap pegawai tersebut diambil tindakan.


Pasal 14.


(1) Apabila ada seorang Menteri tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberi peringatan tiga kali. Dalam surat peringatan yang ketiga kalinya ditegaskan, apabila dalam waktu 30 hari keterangan yang diperlukan oleh, Badan Pemeriksa Keuangan belum juga diberikan oleh Menteri yang bersangkutan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusulkan kepada Presiden untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkuatan itu, dengan ketentuan bahwa penghentian pembayaran atas otorisasi itu tidak berlaku terhadap:
a. belanja pegawai/pensiunan,
b. belanja routine untuk rumah-rumah sakit/penjara dan,
c. pengeluaran-pengeluaran routine lainnya yang sejenis. Tindasan surat peringatan yang ketiga kalinya ini dikirimkan kepada Presiden, disertai dengan penjelasan seperlunya, dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesudah lewat 30 (tiga puluh) hari Menteri yang bersangkutan belum juga memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melaksanakan penghentian sementara pembayaran otorisasi. Surat keputusan untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri yang bersangkutan, dan segera melaporkan tindakan ini kepada Presiden dengan tindasannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden berwenang untuk membatalkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menjelaskan alasan-alasan pembatalannya itu. Tindasan keputusan Presiden ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 15.


(1) Apabila Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh petunjuk-petunjuk cukup, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang Menteri tidak sesuai dengan kebenaran, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang minta Menteri yang bersangkutan untuk meneliti kembali keterangan-keterangan yang diberikan. Tindasan surat Badan Pemeriksa Keuangan ini disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Menteri yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari diwajibkan menambah, membenarkan atau memperkuat keterangan-keterangan yang telah diberikannya. (3)Jika kemudian terbukti bahwa keterangan yang diperbaharui itu bertentangan dengan kebenaran, maka Badan Pemeriksa Keuangan segera melaporkan kepada Presiden agar supaya terhadap Menteri yang bersangkutan diambil tindakan seperlunya. Tindasan laporan itu dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 16.


(1) Semua Menteri dan Pegawai Negara, yang dalam lingkungan jabatannya dan tidak dalam tugas bendaharawan, karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan Negara, harus mengganti kerugian itu.

(2) Apabila yang bersangkutan seorang pegawai Negara, maka pada tingkat pertama tuntutan ganti-rugi dilakukan dan diputus oleh Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan tentang putusan itu.

(3) Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi pelaksanaan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (2) pasal ini dan berhak untuk mengubah Keputusan Menteri atau mengenakan denda setinggi-tingginya tiga bulan penghasilan sebagai Menteri dalam hal Menteri itu melalaikan kewajiban untuk menuntut, memutuskan dan memerintahkan melaksanakan ganti-rugi itu.

(4) Tiap peristiwa yang telah atau mungkin mengakibatkan kerugian bagi Negara, oleh Kepala Instansi yang bersangkutan wajib diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kelalian dalam hal ini dianggap sebagai kelalaian jabatan dan dapat menyebabkan kepadanya dikenakan hukuman jabatan serta dapat diharuskan membayar ganti-rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya itu.

(5) Dalam hal-hal yang khusus Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengambil keputusan untuk menyampaikan permohonan kepada Presiden supaya memberi kepada yang bersangkkutan pembebasan ganti-rugi atau peringanan.


Pasal 17.


(1) Kerugian Negara yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang menyangkut seorang Menteri langsung diperiksa dan diputuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang segera memberitahukannya kepada Presiden dengan tindasannya dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penetapan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dapat mengubah putusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan memberikan alasan-alasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tindasan Keputusan Presiden dikirim kepada Menteri yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 20 ayat (1) berhubungan dengan pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), maka apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak merubah keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, keputusan itu dapat segera dilaksanakan.


Pasal 18.


Tuntutan ganti-rugi termaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas, diberitahukan secara tertulis kepada fihak yang akan dituntut, tentang jumlah kerugian yang diderita oleh Negara dan alasan-alasannya yang menjadi sebab tanggung-jawabnya atas kerugian itu, dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan surat pembelaan diri dalam batas waktu yang ditetapkan pula dalam surat pemberitahuan itu.


Pasal 19.


(1) Setelah diterima surat pembelaan diri dari yang bersangkutan, atau jika batas waktu yang diberikan telah lewat, maka Menteri menetapkan suatu surat keputusan yang memuat sebab-sebab serta alasan-alasan dan jumlah yang harus diganti olehnya kepada Negara. Apabila yang dituntut itu seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuanganlah yang menetapkannya.

(2) Apabila perkara itu mengenai seorang Menteri, maka pemeriksaan dan keputusan dalam tingkat pertama dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam sidangnya yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.


Pasal 20.


(1) Pegawai yang dengan Surat Keputusan Menteri, atau Menteri yang dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan termaksud dalam pasal 19 dikenakan ganti-rugi, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan itu diberitahukan kepadanya, dapat meminta supaya keputusan itu ditinjau kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas dasar penjelasan-penjelasan baru.

(2) Peninjauan kembali termaksud pada ayat (10 pasal ini, apabila mengenai Pegawai Negara dilakukan oleh salah satu seksi Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang dimaksud dalam pasal 27, dan apabila mengenai soerang Menteri dilakukan oleh Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang khusus diadakan untuk keperluan itu.


Pasal 21.


(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan dan memutus tuntutan ganti-rugi tingkat pertama terhadap Pegawai Negara bukan Menteri, aapabila karena salah satu hal tuntutan itu tidak dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Penjelasan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan seperti penyelesaian tuntutan terhadap Menteri termaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2)


Pasal 22


Badan Pemeriksa Keuangan berhak meninjau atau meninjau lebih lanjut keputusan-keputusan Menteri dan keputusan-keputusannya sendiri dalam tuntutan ganti-rugi, meskipun tentang itu tidak atau tidak tepat pada waktunya dimintakan peninjauan kembali oleh yang bersangkutan, apabila ternyata bahwa keputusan itu telah diambil oleh Menteri atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak benar atau pandangan yang tidak tepat.


Pasal 23.


(1) Keputusan Menteri dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebanan ganti-rugi diambil "Atas nama Negara Republik Indonesia".

(2) Salinan surat keputusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang ditanda-tangani oleh seorang Pembantu Menteri, sepanjang mengenai Surat Keputusan Menteri, dan oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mempunyai kekuatan yang yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti keputusan hakim perdata yang sudah mempunyai kekuatan pasti.

(3) Dalam keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditentukan bahwa keputusan itu harus segera dilaksanakan untuk kepentingan keuangan Negara. (4)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (3) pasal ini , maka pelaksanaan daripada keputusan termaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) ditunda atau dihentikan, apabila keputusan itu sedang dalam peninjauan kembali menurut pasal 20 atau pasal 22.


Pasal 24.


(1) Dengan tidak mengurangi wewenang Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan, maka tuntutan ganti-rugi tidak perlu dilakukan apabila yang bersangkutan menyatakan bertanggung-jawab atas kerugian Negara akibat perbuatannya atau kelalaiannya dan bersedia secara sukarela mengganti kerugian itu dengan menyetor seluruh jumlah kerugian itu dalam kas Negara, ataupun berjanji akan menggantinya dengan suatu surat pengakuan hutang bermeterai yang memuat hal-hal diatas dan yang dikuatkan oleh dua orang saksi dan jaminan yang cukup kuat.

(2) Salinan surat-surat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.


Pasal 15.


Sebelum Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan mengambil keputusan apakah perbuatan Menteri atau seseorang pegawai Negara melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat (1), maka.Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan pertimbangan seorang hakim dan Pengadilan yang didaerah hukumnya dilakukan pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut. Dalam hal perbuatan itu dilakukkan diluar negeri, maka yang memberi pertimbangan ialah seorang hakim dari Pengadilan di Jakarta.


BAB IV

Bagian-bagian Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 26


(1) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai dua Bagian, yakni Bagian Pengawasan dan Bagian Pemeriksaan.

(2) Tiap-tiap Bagian dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.

(3) Bagian dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya lima orang anggota.


Pasal 27.


(1) Bagian Pengawasan terdiri dari:
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Seksi Anggaran Pembangunan Negara termasuk Daerah.
c. Seksi Kredit dan Devisa.
d. Seksi Perusahaan.

(2) Bagian Pemeriksaan terdiri dari:
a. Seksi Rupiah.
b. Seksi Devisa.

(3) Tiap Seksi dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya tiga orang Anggota. Tiap-tiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperkenankan merangkap tugas lebih dari satu Seksi.


Pasal 28.


Badan Pemeriksa Keuangan diperlengkapi dengan satu Biro Akuntan yang membantu Bagian-bagian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan.


Pasal 19.


(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan, yang dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah Anggota.

(2) Apabila Badan Pemeriksa Keuangan akan mengambil keputusan yang menyangkut diri seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan Sidang khusus yang harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang Anggota.

(3) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti.


BAB V

Sumpah jabatan.

Pasal 30.


(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agamanya masing-masing.

(2) Sumpah/janji termaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya berbunyi sebagai berikut : "Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa, sesuai dengan haluan Negara".


B A B VI.

Ketentuan khusus.

Pasal 31.


(1) Badan Pemeriksa Keuangan membuat tata-tertib sendiri yang disahkan oleh Presiden.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.


BAB VII.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 31.


Hal-hal lain mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 33.


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1963.
Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 7 TAHUN 1963
tentang
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


UMUM

Peraturan dalam Indische Comptabiliteitswet (I.C.W.) tentang Algemene Rekenkamer, yang berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ekonomi Terpimpin menghendaki adanya rencana pembangunan menyebabkan perlu; disusunnya suatu Anggaran Moneter, yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (routine dan pembangunan), Anggaran Kredit, yang meliputi kredit pada badan-badan Pemerintah dan Swasta, serta Anggaran Devisa, yang menggambarkan ancer-ancer penghasilan dari rencana penggunaan devisa Negara. Disamping itu Ekonomi Terpimpin mewajibkan penyusunan progress report dari pada pelaksanaan rencana. Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin mengharuskan ikut campurnya Pemerintah didalam bidang ekonomi dan Perusahaan-perusahaan Negara harus diperkembangkan hingga mencapai kedudukan komando yang menjamin perkembangan revolusi dari tahap Nasional demokratis untuk memasuki tahap Sosialisme Indonesia. Semuanya ini menyebabkan perlunya ada Badan Pemeriksa Keuangan diberi wewenang pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan dapat pula menjadi alat untuk menyempurnakan social control yang effektif guna mencapai social support yang maximal. Keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksan Keuangan ini antara lain tercermin didalam Amanat-amanat Presiden Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, serta didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/1963. Didalam memikirkan untuk memberikan wewenang yang cukup menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan dianggap perlu dengan ketentuan Undang-undang memberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan jaminan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga meliputi penelitian apakah pengeluaran-pengeluaran uang Negara (termasuk devisa Negara) itu sesuai dengan ketentuan Anggaran Moneter, dengan kenyataan pengeluaran sesungguhnya dan betul-betul bermanfaat bagi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat seperti yang direncanakan. Untuk memperbesar daya gerak dan daya pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, maka terasa perlu untuk mengikut-sertakan dalam melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh tokoh-tokoh rakyat yang terorganisasi.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penempatan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga yang berdiri sendiri, disamping Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dimaksud agar supaya Badan ini tidak terpengaruh oleh Kekuasaan Eksekutif, dan agar supaya dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan yang effektif. Bentuk dewan dipakai agar supaya keputusan-keputusan Badan Pemeriksa Keuangan menjamin keadilan (obyektif), sebab keputusan-keputusan harus diambil secara kolegial.


Pasal 2

(1) Dalam Ambeg Parama Arta oleh Presiden ditegaskan tentang susunan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut. "Badan Pemeriksa Keuangan ini dipikirkan untuk disusun atas TENAGA-TENAGA AHLI administrasi dan keuangan disamping tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat, agar tercapailah pelaksanaan peng-integrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan Nasional yang terorganisasi".

(2) Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 8. Cukup jelas.


Pasal 9

(1) Dengan wewenang pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa pengecualiannya ini dimaksudkan bahwa wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mencakup pengawasan dan pemeriksaan atas pembelian-pembelian untuk keperluan Negara dan/atau untuk Perusahaan Negara, agar supaya perhitungan dan penggunaannya dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk pelaksanaan hal ini maka prosedurnya diatur secara khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri yang diberi wewenang untuk mengeluarkan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk pada para Bendaharawan tentang cara melaksanakan dan menyusun laporan. Dengan istilah "Penyidikan Akuntan" diartikan "Investigation" oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Dengan kontrol Akuntan dimaksudkan penelitian (verifikasi) pembukuan, memeriksa dan menilai bukti-bukti yang menjadi bahan-bahan pembukuan, serta menilai kebenaran tiap-tiap neraca dan perhitungan laba-rugi yang dipandang perlu.

(2) Selama keadaan belum memungkinkan disusunnya Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, maka dengan Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa dimaksudkan Rencana Kredit dan Rencana Devisa.


Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Cukup jelas.

Pasal 14

(1) Prosedur surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkutan itu diberikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) dan Kantor Perbendaharaan Negara wajib melaksanakannya.


(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 15. Cukup jelas.

Pasal 16

(1) yang dimaksud dengan Pegawai Negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah semua pegawai dari badan-badan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3). Istilah "melalaikan kewajiban" meliputi pula "perbuatan karena kebodohan atau keborosan".

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Yang dimaksud dengan Kepala Instansi ialah penjabat-penjabat yang diberi pertanggungan-jawab dalam instansinya atau masing-masing lingkungan pekerjaannya.

Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Cukup jelas.


Pasal 23

(1) Cukup jelas.

(2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama dengan Putusan Hakim Perdata yang sudah mempunyai kekuatan pasti (kracht van gewijsde).

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Cukup jelas.

Bagian Pengawasan bertugas menguji sahnya dan kebenarannya dan pada penggunaan keuangan.


Pasal 27

(1) Seksi Perusahaan meliputi Perusahaan Negara/Daerah/Swasta. Bank-bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan Campuran Negara/Daerah/Swasta seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3). Bagian Pemeriksaan bertugas menguji kemanfaatannya.

(2) Seksi Rupiah dan Seksi Devisa memeriksa kemanfaatan dari pada penggunaan uang Rupiah dan kemanfaatan dari pada penggunaan Devisa milik Negara.


Pasal 28

Biro Akuntan sedapat mungkin dipimpin oleh tenaga Akuntan.

Pasal 29 sampai dengan Pasal 33. Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 95.

Mengetahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.