Perpu No.06 Tahun 1963

PERPU 6/1963, TELEKOMUNIKASI

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:6 TAHUN 1963 (6/1963)

Tanggal:15 JUNI 1963 (JAKARTA)

Tentang:TELEKOMUNIKASI


Presiden Republik Indonesia.,

Menimbang:

a.bahwa peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi yang berlaku dewasa ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan yang pesat dibidang teknik pada umumnya, dibidang telekomunikasi pada khususnya;
b.bahwa oleh karena itu untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi perlu diadakan peraturan baru tentang telekomunikasi;
c.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1.Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2.Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/ 1960 dan No. II/MPRS/ 1960;

3.Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Memutuskan :

Dengan mencabut : De Bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van Telegrafen in Nederlandsch lndie (Stbl. 1876 No. 257) yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Stbl. 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927 No. 264 yo Stbl. 1928 No. 415;

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Telekomunikasi.

BAB I ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan : a.telekomunikasi ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tanda-tanda, isyarat-isyarat, tulisan-tulisan gambar-gambar dan suara-suara atau berita-berita dari setiap jenis-melalui kawat, radio datau sistim elektromagnetik lainnya;
b.alat telekomunikasi ialah setiap perkakas, perlengkapan atau *10989 pesawat yang dipergunakan dalam hubungan pelaksanaan telekomunikasi;
c.perangkat telekomunikasi ialah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan telekomunikasi;
d.saluran telekomunikasi ialah keseluruhan peralatan terdiri dari tumpuantumpuan beserta rangka dan isolator-isolatornya, kawat-kawat penghantar, kabel-kabel tanah atau kabel-kabel udara yang dipergunakan untuk mengalirkan listrik guna telekomunikasi;
e.stasiun radio ialah satu atau bebeapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu hubungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan disuatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas perhubungan radio.

BAB II IZIN DAN LARANGAN.

Pasal 2.

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini setiap penguasaan, pemasangan serta pemakaian pesawat pemancar radio dan pengusahaan perangkat telekomunikasi dilarang tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya. (2)Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya sepuluh tahun dan sekurang-kurangnya enam bulan dengan kemungkinan diperbaharui apabila jangka waktu tersebut berakhir. (3)Izin termaksud pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penjabat yang diberi wewenang untuk memberi izin apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau yang tersebut dalam surat izin tidak dipenuhi. (4)Syarat dan cara untuk memperoleh izin termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

(1)Izin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak diperlukan bagi instansi-instansi Pemerintah. Perusahaan Negara tidak termasuk dalam arti instansi Pemerintah. (2)Penguasaan, pemasangan, pengusahaan, dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

Pasal 4. (1)Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing, yang berada diperairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, kecuali kalau kapal itu tetap diusahakan diperairan Indonesia melebihi waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang perizinan termaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. (2)Perlengkapan, pemasangan, pengusahaan dan pemakaian perangkat telekomunikasi dikapal air yang berada diperairan Indonesia *10990 tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku. (3)Kapal berbendera asing, yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, yang berada didaerah perairan pelabuhan dilarang mempergunakan pemancar radio, kecuali untuk kepentingan keadaan mara bahaya, berita-berita segera dan keamanan lalu-lintas pelayaran.

Pasal 5.

(1)Pengusaan, pemasangan, pengusahaan dan. pemakaian perangkat telekomunikasi oleh kapal udara asing, yang berada diwilayah Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. (2)Kapal udara sipil nasional atau kapal udara asing selama berada diwilayah udara atau peraiaran Indonesia dilarang mempergunakan pemancar radio selain untuk navigasi, pengamanan lalu-lintas udara dan operasi udara secara efisien dan ekonomis.

Pasal 6.

Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk mendirikan stasiun radio diberikan oleh Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya, atau usul Menteri Luar Negeri, dengan memperhatikan azas timbal-balik yang berlaku antar negara. Pasal 7.

Pemasangan dan pemakaian pesawat penerima telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DAN PENCEGAHAN GANGGUAN.

Pasal 8.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan fasilitas telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Negara, swasta atau Negara bersama swasta.

Pasal 9.

Penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan lalu-lintas telekomunikasi dalam negeri diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional seperti termaksud dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 10.

(1)Segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap telekomunikasi dilarang. (2)Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah diatur cara-cara mencegah atau menghilangkan gangguan-gangguan terhadap telekomunikasi.

BAB IV PEMASANGAN, PEMINDAHAN DAN GANTI RUGI.

Pasal 11.

(1)Jika untuk pemasangan alat-alat telekomunikasi untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Negara dianggap perlu melakukan penggalian, pengukuran, pemindahan bangunan- *10991 bangunan atau pemasangan tanda-tanda ditanah milik seseorang, maka pemilik penghuni atau pemegang persil dengan menyimpang dari ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288) tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, waib memperkenankan, setelah diberitahukan sekurang-kurangnya dua kali dua puluh empat jam sebelumnya. (2)Pemilik, penghuni, atau pemegang persil yang persilnya dilintasi saluran telekomunikasi wajib membiarkan pemasangan alat-alat telekomunikasi dan alat-alat lain yang diperlukan baik atas maupun didalam tanah. (3)Saluran-saluran telekomunikasi beserta alat-alatnya yang melalui atau berada ditanah milik seseorang, tetap menjadi milik negara atau badan swasta yang mendapat izin untuk melaksanakan pemasangan dan pengusahaan. (4)Ketentuan seperti termaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi yang dipasang sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Unndang-undang ini berlaku. (5)Petugas-petugas telekomunikasi yang diselengggarakan oleh/untuk Negara, setelah memberitahukan kepada yang berkepentingan, leluasa keluar-masuk pekarangan-pekarangan untuk melakukan penggalian dan melakukan pemotongan tumbuh-tumbuhan ditanah seseorang untuk kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan alat-alat telekomunikasi yang sudah ada.

Pasal 12.

(1)Untuk kepentingan umum Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan pembongkaran dan penyingkiran segala sesuatu yang menghalangi kelancaran telekomunikasi. (2)Jika perintah yang termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka mereka yang lalai dalam hal ini menanggung segala biaya yang timbul karena kelalaian tersebut.

Pasal 13. (1)Untuk kepentingan umum Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan pemindahan saluran atau perangka telekomunikasi yang telah ada. (2)Biaya pemindahan seperti termaksud pada ayat (2) pasal ini dibebankan kepada yang meinginkan pemindahan saluran atas perangkat telekomunikasi tersebut.

Pasal 14.

(1)Pemilik tanah, pemegang persil, pemilik rumah atau penghuninya atau permintaan diberi ganti-rugi sebagai akibat pembongkaran atau penyingkiran segala setuatu demi kelancaran telekomunikasi. Pemberian dan besarnya anti-rugi termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

BAB V RAHASIA-BERITA.

Pasal 15.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta pasal-pasal 322 dan 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setiap orang dilarang tanpa hak menerima berita telekomunikasi yang *10992 tidak diperuntukkan bagi umum dan mengumumkan isi, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterrangan yang bersifat atapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut.

BAB VI, PEMAKAIAN TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.

Pasal 16.

Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Pasal 17.

Tarip telekomunikasi dalam negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang hubungan telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah.

Pasal 18.

Negara atau pemegang izin tidak bertanggung-jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 19.

(1)Dengan tidak mengurangi hak penggunaan fasilitas telekomunikasi tersebut dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini setiap berita atau percakapan yang isinya membahayakan keselamatan negara, mengganggu ketertiban umum atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau dihentikan pengirimannya atau dihentikan kelanjuatan percakapannya. (2)Alasan penolakan atau penghentian termaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan dan yang berwajib.

Pasal 20.

(1)Apabila timbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara didalam negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing yang menyangkut kepentingan Indonesia, Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta penjelasan tentang atau salinan/ulangan dari setiap berita tertulis atau terekam. (2)Dalam rangka penyelesaian perkara pidana Jaksa Agung atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan berita-berita tertulis atau terekam yang sekiranya dapat dijadikan alat pembuktian.

BAB VII HUBUNGAN INTERNASIONAL.

Pasal 21.

(1)Ketentuan-ketentuan tentang telekomunikasi internasional ditetapkan dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian telekomunikasi internasional dan peraturan-peraturan yang menyertainya serta perjanjian-perjanjian internasional *10993 lainnya. (2)Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaktub pada ayat (1) pasal ini, maka jika dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia dapat mengadakan persetujuan dalam bidang telekomunikasi dengan pemerintah negara asing.

BAB VIII DEWAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal 22.

Untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan perkembangan telekomunikasi di Indonesia dibentuk suatu Dewan Telekomunikasi yang susunan tugas dan wewenangnya diatur dengan keputusan Presiden.

BAB IX KETENTUAN PIDANA.

Pasal 23.

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat-ayat (1) dan (3), 5 ayat (2) 10 ayat (1), 11 ayat-ayat (1) dan (2) dan 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah. (2)Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dilakukan lagi oleh terpidana didalam waktu satu tahun, setelah putusan pidana dijatuhkan oleh Hakim terhaadap terpidana tersebut dan telah mempunyai kekuatan mengikat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. (3)Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak dapat menetakan ancaman pidana kurungan atau denda yang lebih berat dari pada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini. (4)tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggung-jawab sesuatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus, kecuali apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindakan itu tidak karena kesalahannya. (5)Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal ini, dapat disita/dirampas. (6)Tindak pidana yang disebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24.

(1)Untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, selain petugas-petugas yang berwenang menyidik tindak pidana pada umumnya berwenang juga petugas-petugas tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertama atau Menteri yang ditunjuk olehnya. (2)Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini melakukan penyidikan pelanggaran itu bersama-sama dengan petugas-petugas yang berwenang menyidik tindak pidana pada umumnya, kecuali dalam hal keadaan memaksa. (3)Hal-hal lain yang erat hubungannya dengan penyidikan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

*10994 BAB X KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 25.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai telekomunikasi berdasarkan Undang-undang, yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Peraturan Telekomunikasi dan mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1963. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1963. Menteri/Pj. Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.