Perpu No.04 Tahun 1963

PERPU 4/1963, PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86)

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:4 TAHUN 1963 (4/1963)

Tanggal:22 JUNI 1963 (JAKARTA)


Tentang:PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86)


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja, Bank Tabungan Pos yang selama ini termasuk bidang Distribusi dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata perlu dipindahkan kebidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral;
b.bahwa berhubung dengan pemindahan tersebut diatas perlu ditetapkan beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos;
c.bahwa karena keadaan mendesak hal ini perllu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1.Pasal 22 Undang-undang Dasar;

2.Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86);

3.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja;

4.Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Peraturan dan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86).

Pasal 1.

Kata-kata tersebut dibawah ini yang terdapat didalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibaca sebagai berikut : 1."Bank Tabungan Pos" harus dibaca "Bank Tabungan Negara".

2."Menteri Perhubungan" harus dibaca "Menteri Urusan Bank Sentral" kecuali dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Bank Tabungan Pos.

3."Dewan Pengawas" dan "Ketua Dewan Pengawas" harus dibaca "Direksi Bank Indonesia". *10980 Pasal II.

Pasal 3 Undang-undang termaksud pada pasal I seluruhnya harus dibaca : "Pasal 3. Tentang pengawasan atas penguasaan. Penguasaan Bank Tabungan Negara ada dibawah pengawasan Direksi Bank Indonesia".

Pasal III. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1963 Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1963. Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG No.4 TAHUN 1963

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG No.36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (Lembaran-Negara tahun 1953 No.86)

UMUM

Bank Tabungan Pos, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953, selama ini berada dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang menurut Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja termasuk bidang Distribusi. Mengingat fungsi Bank Tabungan Pos sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan-kegiatannya mempunyai pengaruh dibidang moneter, maka lebih tepatlah jika Bank Tabungan Pos dimasukkan kedalam bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral. Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memindahkan Bank Tabungan Pos dari bidang Distribusi dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat; Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata kedalam bidang Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral. Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86). *10981 Untuk sementara waktu dianggap cukup mengadakan perubahan dalam Undang-undang tersebut guna melaksanakan pemindahan Bank Tabungan Pos itu kedalam bidang Keuangan dibawah penguasaan Menteri Urusan Bank Sentral, dan guna menyesuaikan namanya dengan keadaan baru, yaitu menjadi Bank Tabungan Negara, saja. Adapun perubahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 termaksud diatas tidak akan menghentikan hubungan kerjasama yang selama ini ada antara Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata c.q. Jawatan P.T.T. dengan Bank Tabungan Pos dulu atau Bank Tabungan Negara baru, antara lain dalam penyelenggaraan administratif dari kegiatan-kegiatan Bank tersebut. Oleh karena keadaan mendesak maka segala sesuatu tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas. Pasal II

Dewan Pengawas tidak perlu lagi karena pengawasan dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal III

Untuk kepentingan anggaran pendapatan dan belanja maka pemindahan Bank Tabungan Pos ke Bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank sentral sebaiknya dimulai pada tanggal 1 Januari 1963, sesuai dengan dimulainya tahun anggaran baru.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 62.

Diketahui : Menteri/Pd, Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.


CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.