Perpu No.02 Tahun 1963

PERPU 2/1963, PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:2 TAHUN 1963 (2/1963)

Tanggal:22 MEI 1963 (JAKARTA)

Tentang:PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menyelesaikan peraturan pembiayaan ekspor dan impor dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;

Mengingat :

1.Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2.Undang-undang tersebut dalam Stbl. 1873 No. 35, seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 41) yo. Stbl. 1934 No. 1 dan Undang-undang No. 23 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93)

Mendengar : Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdangan tanggal 16 Mei 1963;

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Dibidang Pembiayaan Impor dan Ekspor.

Pasal 1.

Tarip bea-masuk termaktub pada pasal 1 Undang-undang tersebut dalam Staatsblad 1873 No. 35, ditetapkan seperti termaktub dalam Lampiran I dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa tarip-tarip dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concessions" dari "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tetap seperti sediakala.

Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Undang-undang No. 33 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93) beserta semua peraturan pelaksanaannya. Pasal 3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang *10976 ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 4.

Bea atas barang yang diimpor dengan S.I.V.A., yang masuknya sesudah tanggal tersebut dalam pasal 5 dihitung menurut aturan yang lama.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1963. Sekretaris Negara,

A. W. SURJOADININGRAT S.H.


CATATAN

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.