Perpu No.15 Tahun 1962

PERPU 15/1962, PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT (6) UNDANG UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:15 TAHUN 1962 (15/1962)

Tanggal:3 AGUSTUS 1952 (JAKARTA)


Tentang:PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT (6) UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.bahwa perlu memberikan penegasan mengenai istilah "seorang yang tidak dikenal", sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
b.bahwa karena keadaan memaksa maka soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang;

Mengingat:

1.Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2.Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);

Mendengar: Musyawarah. Kabinet Kerja pada tanggal 26 Juni 1962.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penegasan dari pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 1.

Istilah "seorang yang tidak dikenal" sebagai yang termaksud dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditegaskan dengan menambah pasal 16 tersebut dengan ayat-ayat (7), (8) dan (9) sebagai berikut : (7) Yang diartikan dengan "seorang yang tidak dikenal" termaksud pula :

a.setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya *10959 diluar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya;
b.setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempatkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya. Pemberitahuan putusan Pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dengan penempatan dalam satu surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh Hakim. (8) Ayat-ayat (3), (4) dan (5) dari pasal 16 berlaku terhadap perkara-perkara tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) dari pasal itu. (9) Orang-orang tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut hingga tanggal 13 Mei 1955. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara.

MORD. ICHSAN

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1962 tentang PENEGASAN DARI PASAL 16 AYAT (6) UNDANG-UN- DANG No. 7 Drt TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI.

UMUM

Perumusan pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 tahun 1955 adalah kurang jelas, sehingga pelaksanaannya menimbulkan *10960 kesimpang-siuran. Oleh sebab itu ditimbang perlu diadakannya penegasan dari ayat tersebut dengan jalan menambahkan pada pasal 16 tersebut ayat-ayat : (7), (8) dan (9).

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 53.

Diketahui : Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

------

CATATAN

DICETAK ULANG


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.