PerpuNo.10 Tahun 1962

PERPU 10/1962, PENCABUTAN UNDANG UNDANG KRISIS IMPOR 1933

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:10 TAHUN 1962 (10/1962)

Tanggal:3 AGUSTUS 1962 (JAKARTA)

Tentang:PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1.bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban mengenai peraturan-peraturan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;

2.bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali Undang-undang Krisis Impor 1933;

3.bahwa karena keadaan memaksa, hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

1.Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

2.Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;

3.Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;

4.Undang-undang Krisis Import 1933.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 1933.

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 349) serta semua peraturan pelaksanaannya

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962, Presiden Republik Indonesia,

*10941 SUKARNO,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara,

MOCHD. ICHSAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No.10 TAHUN 1962 tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933.

UMUM.

Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan pembatasan barang-barang impor, terutama ditujukan terhadap sistim dumping yang diadakan oleh Jepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut juga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang-barang impor dan kebijaksanaan dalam impor didasarkan antara lain atas persetujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu dicabut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2. Cukup jelas.

Diketahui Sekretaris Negara MOHD. ICHSAN.

------

CATATAN

DICETAK ULANG


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.