Perpu No.22 Tahun 1960

PERPU 22/1960, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:22 TAHUN 1960 (22/1960)

Tanggal:25 MEI 1960 (JAKARTA)


Tentang:PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa ternyata jangka waktu peralihan berhubung dengan dicabutnya Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaya dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 61 dari Peraturan yang tersebut belakangan, ternyata tidak cukup memberikan kesempatan bekerja kepada Pemerintah dan para penguasa dalam keadaan bahaya yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya perlu jangka waktu tersebut diperpanjang;

b.bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1.Pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2.Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

3.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perpanjanganjangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya. *10660 Pasal 1.

Jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya dan yang akan berakhir pada tanggal 16 Juni 1960 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 1960.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 25 Mei 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 1960 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA.

UMUM.

Ternyata bahwa jangka waktu enam bulan, yang dimaksudkan pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya, dan yang diberikan kepada Pemerintah serta para Penguasa dalam keadaan bahaya untuk meninjau kembali segala peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan/diambil menurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 tidaklah cukup, sehingga oleh karena itu agar supaya jangan sampai ada kehampaan (rechtsvacuum), perlu jangka waktu tersebut diperpanjang.

Mengingat akan banyaknya peraturan/tindakan yang dikeluarkan/diambil menurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, adalah layak apabila jangka waktu itu diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 1960.

Perpanjangan jangka waktu ini, psychologis tidak merupakan suatu keberatan, sebab harus diakui bahwasanya bukankah kewenangan yang *10661 diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ini apabila dibandingkan dengan yang diberikan oleh Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, yang merupakan induk dari pada peraturan/tindakan yang dimaksud, apabila lebih luas.

Dengan perpanjangan jangka waktu ini, diberikan kemungkinan kepada Pemerintah dan para penguasa dalam keadaan bahaya untuk meninjau segala peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan/diambil menurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dahulu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya sekarang.

Dengan perpanjangan jangka waktu ini, tidak mengurangi daya-lakunya peraturan-peraturan/tindakan-tindakan baru dari pada Peraturan dan para penguasa dalam keadaan bahaya yang telah mencabut atau menggantikan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang berinduk pada Undang-undang Keadaan Bahaya 1957. Artinya peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang berinduk pada Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 yang telah dicabut atau diganti itu tidaklah menjadi hidup kembali karena perpanjangan waktu ini. Oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL. Cukup jelas.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.