Perpu No.18 Tahun 1960

PERPU 18/1960, PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:18 TAHUN 1960 (18/1960)

Tanggal:14 APRIL 1960 (JAKARTA)


Tentang:PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi;

b.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2.Ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan;

3.Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 1.

(1)Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam *10619 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

(2)Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1960, Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 14 April 1960 Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 1960 tentang PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945.

Dalam perundang-undangan pidana, baik dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 dan sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, terdapat ancaman-ancaman hukuman denda yang tidak seimbang lagi dengan beratnya tindak-pidana yang dilakukan, berhubung ancaman-ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu enteng karena rendahnya nilai uang pada dewasa ini, sehingga jumlah ancaman hukuman denda itu perlu dinaikkan.

Sebagai ukuran diambil pertimbangan bahwa semua harga barang sejak tanggal 17 Agustus 1945 rata-rata telah meningkat sampai *10620 lima belas kali harga pada waktu itu.

Oleh karena itu maksimum jumlah hukuman denda itu dilipat-gandakan dengan lima belas kali dalam mata uang rupiah.

Diantara peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 ada beberapa aturan yang telah dinilai, bahkan diperberat ancaman dendanya, yaitu tindak-tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam golongan tindak-pidana ekonomi.

Ancaman denda terhadap tindak-tindak-pidana ini tidak perlu dinilai lagi.

Karena keadaan memaksa maka hal tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.