Perpu No.14 Tahun 1960

PERPU 14/1960, PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:14 TAHUN 1960 (14/1960)

Tanggal:7 APRIL 1960 (JAKARTA)


Tentang:PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan hukum yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tunduk kepada Hukum Sipil dan Perniagaan yang berlaku di Indonesia;

b.bahwa untuk dapat menyempurnakan usahanya, Bank Rakyat Indonesia perlu diberi pula hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat;

Mengingat :

1.Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2.Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Aturan Bank Rakyat Indonesia;

3.Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank);

4.Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) tentang Bank Rakyat Indonesia;

5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank.

Pasal I.

Diantara pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 12 tahun 1951 *10605 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank, ditambahkan satu pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5a.

Bank Rakyat Indonesia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG No. 14 TAHUN 1960 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 80) TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK.

Berlainan dengan keadaan pada bank-bank negara lainnya, maka Bank Rakyat Indonesia adalah satu-satunya bank negara yang hingga kini belum mempunyai hak melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat. Ini disebabkan karena pada pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahhun 1951 No. 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank ditentukan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan likwidasi Algemene Volkscredietbank adalah hanya badan hukum saja dan tidak disinggung-singgung tentang hak-hak Bank Rakyat Indonesia untuk menguasai benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat. Kekurangan ini sangat mempersulit Bank Rakyat Indonesia dalam usahanya sehari- hari yang berhubungan dengan tanah hak milik.

*10606 Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini kekurangan itu ditambahkan sebagai pasal 5a dari Undang-undang likwidasi Algemene Volkscredietbank tersebut.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.