Perpu No.12 Tahun 1960

PERPU 12/1960, PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:12 TAHUN 1960 (12/1960)

Tanggal:31 MARET 1960 (JAKARTA)

Tentang:PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa telah tiba saatnya untuk membubarkan Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, yang diadakan oleh Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) dan mencabut peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari Panitya tersebut;

bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

Pasal 1.

(1)Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak pada tanggal 1 April 1960 dibubarkan.

(2)Dicabut : mulai tanggal 1 April 1960;

a."Ordonantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70; b."Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesie", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71;
c.Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) tentang Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

*10593 (3)Kekayaan-kekayaan Panitya tersebut sub A, menjadi milik Negara dan diserahkan dalam pengelolaan dan pemakaian kepada Departemen Kehakiman.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960. Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1960 tentang PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.

Dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Kekayaan yang dilola oleh Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, ditetapkan peruntukan kekayaan-kekayaan itu secara membagi-bagi pengelolaannya kepada pelbagai Departemen-departemen Pemerintahan Pusat.

Setelah pembagian pengelolaan ini terjadi, maka selesailah pekerjaan Panitya tersebut dan tiba saatnya untuk membubarkannya. Dengan dibubarkannya Panitya ini peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat sekali dicabut. Peraturan-peraturan ini adalah : a."Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70,
b."Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesia", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 7 1,
c.Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 tentang Panitya Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemulihan Hak, yang termuat dalam Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23.

Kalau sekiranya timbul pertanyaan, apakah barangkali dari peraturan-peraturan tersebut ada yang seyogiyanya dipertahankan untuk Departemen-departemen yang mengambil-alih pengelolaan kekayaan-kekayaan yang bersangkutan kekuasaan Panitya maka dapat dikatakan, bahwa tidak ada suatupun dari peraturan-peraturan yang *10594 semacam itu.

"Besluit Vijandelijk Vermogen" sudah terang dapat dicabut seluruhnya oleh karena pengertian "kekayaan musuh" sekarang tidak ada lagi.

Dari "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat ditinjau pasal-pasal yang berikut :

a.Pasal-pasal 39 sampai dengan 58 mengenai kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan kepada Panitya, sudah lama tidak dipergunakan dan tidak ada alasan untuk mempergunakannya bagi instansi lain.
b. Hal yang sama dapat dikatakan dari pasal-pasal 60 sampai dengan 72 mengenai tindakan-tindakan dari "Commissie" (= Panitya sebelum adanya Raad voor Rechtsherstel) yang harus ditampung oleh Panitya tentang akibat-akibatnya.
c. Pasal-pasal 74 sampai dengan 92 mengenai effecten. Panitya sudah membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan effect-effect ini secara mempergunakan pasal-pasal tersebut. d. Pasal-pasal 93 sampai dengan 103 adalah tentang mewakili orang-orang manusia yang tidak terang tempatnya. Tentang hal ini, hukum biasa (het gemene recht) sudah mencukupi.
e. Pasal-pasal 104 sampai dengan 127 mengenai tindakan-tindakan yang oleh Panitya dapat dilakukan terhadap badan-badan hukum yang terlantar pengurusannya. Pasal-pasal inipun tidak perlu adanya.
f. Pasal-pasal 128 sampai dengan 135 mengenai hal mengurus kekayaan-kekayaan dari orang-orang yang tidak dikenal atau yang tempat tinggalnya tidak terang, serta kekayaan-kekayaan yang tidak dilola. Dengan dibubarkannya Panitya pasal-pasal ini tidak perlu lagi.
g.Pasal-pasal 136 sampai dengan 181 mengenai bagian peradilan dan sudah sejak lama tidak dipergunakan.
h.Pasal-pasal 182 sampai dengan 190 adalah tentang ancaman- ancaman hukuman pidana, yang dengan sendirinya tidak perlu lagi.
i.Begitupun perihal pasal-pasal 191 sampai dengan 195 tentang peraturan-peraturan penutup.

Panitya selaku Badan Hukum mempunyai kekayaan-kekayaan, yang selayaknya harus dinyatakan menjadi milik Negara, dan yang pengelolaannya sebaiknya diserahkan semua kepada Departemen Kehakiman.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.