Perpu No.29 Tahun 1959

PERPU 29/1959, PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:29 TAHUN 1959 (29/1959)

Tanggal:21 DESEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.bahwa jatuhnya yang bersamaan dari masa-masa pajak verponding dan pajak bangsa asing mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga untuk menghindarkan hal itu jangka waktu masa pajak-pajak tersebut perlu diubah;
b.bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat: Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 72 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 126) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya dan perubahan Undang-undang tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 128) tentang pajak bangsa asing (diubah terakhir dengan undang-undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 164).

Pasal 1.

(1)Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-undang No. 72 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 126) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "2. a.Penetapan harga verponding dan pengenaan jumlah pajak yang terutang pada tiap-tiap tahun dilakukan setiap kali untuk masa lima tahun takwim, pertama mulai pada tanggal 1 Januari 1957".

(2)Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 74 tahun 1958 (Lembaran- *10545 Negara tahun 1958 No. 128) tentang pajak bangsa asing diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "(1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa empat tahun, berdasarkan keadaan pada awal masa itu".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959 tentang PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING.

UMUM.

Menurut peraturan yang hingga kini berlaku maka pemungutan pajak verponding dilakukan setiap kali untuk masa tiga tahun takwim demikian pula halnya dengan pemungutan pajak bangsa asing. Juga permulaan pemungutan dilakukan pada saat yang sama yaitu pada tanggal 1 Januari 1957, sehingga pada awal tahun 1960 untuk kedua jenis pajak tersebut haruslah dikeluarkan lagi surat-surat ketetapan pajak untuk masa tiga tahun yang akan datang. Keadaan yang demikian dirasakan sangat berat oleh jawatan yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan tersebut i.c. Jawatan Pajak berserta kantor-kantor Inspeksi Keuangannya, satu dan lain berhubungan dengan peraturan-peraturan baru dalam bidang pemajakan yang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah. Mengingat sifat dan jumlah pajak dari kedua jenis pajak yang bersangkutan itu maka Pemerintah berpendapat bahwa diperpanjangnya masa pemungutan pajak masing-masing dengan dua dan satu tahun itu tiada banyak mempunyai pengaruh atas para wajib pajak yang berkepentingan. Kiranya perlu juga dijelaskan bahwa pda waktu sebelum perang pemungutan pajak verpondingpun dilakukan setiap kali untuk masa lima tahun, sehingga peraturan ini tidaklah merupakan hal yang baru.

PASAL DEMI PASAL. *10546 Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 146 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.