Perpu No.26 Tahun 1959

PERPU 26/1959, PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:26 TAHUN 1959 (26/1959)

Tanggal:21 DESEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.bahwa uang yang dibeku pada bank-bank berhubung dengan tindakan-tindakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959, perlu dijadikan pinjaman jangka panjang;
b.bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

1.Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-undang Dasar;

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959;

3.Pengumuman Menteri Keuangan No. 4 tanggal 25 Agustus 1959; Mendengar: Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pinjaman Konsolidasi tahun 1959.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan pinjaman atas beban Negara, setinggi-tingginya sejumlah, simpanan-simpanan yang dibekukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 dengan mengadakan Pengakuan Hutang atas nama dan mengeluarkan surat-surat obligasi atas unjuk.

Pasal 2.

(1)Simpanan-simpanan yang dibeku pada bank-bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 dibulatkan menjadi lipatan dari Rp. 100,- dan dijadikan pinjaman jangka panjang.

(2)Untuk suatu simpanan yang besarnya di bawah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan surat-surat obligasi atas unjuk dalam lembaran dari Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-.

*10527 (3)Untuk suatu simpanan yang besarnya berjumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ke atas, maka lipatan dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didaftarkan atas nama sebagai pengakuan hutang pada suatu Buku besar yang, tata usahanya dilakukan oleh bank-bank yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk dari Pusat Tata Usaha Pengakuan Hutang Buku Besar pada Bank Indonesia.

(4)Untuk sisa dari simpanan yang didaftarkan sebagai Pengakuan Hutang pada Buku besar sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (3) diberikan surat-surat obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2).

Pasal 3.

(1)Untuk simpanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3)selama lima tahun tidak diberikan surat-surat obligasi dan tidak dapat diperjual-belikan, kecuali dengan ijin Menteri Keuangan. Dalam melakukan jual-beli ini dinyatakan tidak berlaku pasal 613 ayat (1) dan (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2)Setelah lewat lima tahun maka untuk Pengakuan Hutang pada Buku Besar diberikan surat-surat obligasi atas unjuk dalam lembaran dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4.

(1)Semua surat-surat obligasi yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak dikenakan wajib simpan pada salah satu bank penyimpanan effek-effek.

(2)Semua surat-surat obligasi ini hanya dapat diperjual-belikan dalam Bursa di Jakarta dan tidak diperkenankan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga perkreditan lainnya.

Pasal 5.

Saldo beku dari badan-badan, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, dana-dana Pemerintah atau semi Pemerintah yang perinciannya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan harus dipindah-bukukan kerekening Thesaurir Jenderal pada Bank Indonesia dan dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 6.

Baik obligasi maupun Pengakuan Hutang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berbunga tiga setengah perseratus dalam satu tahun dan berjangka empat puluh lima tahun, terhitung mulai 1 September 1959 dengan kemungkinan diadakan konversi dikemudian hari.

Pasal 7.

(1)pembayaran bunga akan dilakukan pada tiap 1 September dan *10528 untuk pertama kali pada 1 September 1960 untuk 12 bulan.

(2)Perlunasan dilakukan dalam 40 angsuran yang sama besarnya dan untuk pertama kalinya pada 1 September 1965. Pelunasan ini yang cara-caranya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan jika dipandang perlu oleh Menteri Keuangan dapat dipercepat.

(3)Untuk perlunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) disediakan setiap tahun dua setengah perseratus dari jumlah seluruh pinjaman yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(4)Hak untuk menagih surat-surat oblogasi yang telah disediakan untuk dilunasi hilang, setelah lewat lima tahun sesudah waktu tersebut dalam ayat (2).

Pasal 8.

(1)Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi kadaluarsa setelah lewat lima tahun sesudah tanggal jatuhnya kupon-kupon tersebut.

(2)Kupon-kupon dapat ditukar dengan uang pada semua kantor-kantor Bank Indonesia dan bank-bank lain di Indonesia yang disertai mengeluarkan surat-surat obligasi, menurut cara yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9.

(1)Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditanda-tangai oleh Menteri Keuangan dan akan didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan sebelum dikeluarkan dan dari daftar tersebut diberi bukti pendaftaran.

(2)Tentang adanya pernyataan dalam pinjaman obligasi ini dan tentang surat-surat obligasi yang dikeluarkan dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.

(3)Surat-surat obligasi yang sudah diterima kembali karena perlunasan dan kupon-kupon yang sudah dibayar setelah diberi tanda tidak berlaku lagi, akan dikirimkan oleh Departemen Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dimusnahkan.

Pasal 10.

Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad - 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah -terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959, maka :

a.surat-surat obligasi dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunyai nilai pari;
b.berhubung dengan ketentuan pada sub a, kerugian yang oleh *10529 pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan surat-surat obligasi dimaksud, tidak diperhatikan.

Pasal 11.

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi termaksud dalam pasal 7 ayat ( 1), (2) dan (3) demikian pula biaya untuk menyelenggarakan obligasi ini dibebankan kepada anggaran Republik Indonesia.

Pasal 12.

Pada bank-bank dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang turut membantu melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dinamakan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pinjaman Konsolidasi tahun 1959" dan mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunyai daya surut hingga tanggal 25 Agustus 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959 Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG tentang PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959.

I. UMUM.

Sebagaimana diketahui maka Pemerintah bermaksud mengeluarkan surat-surat obligasi berjangka panjang untuk simpanan-simpanan yang dibeku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959. Kini tiba saatnya untuk mengeluarkan surat-surat obligasi tersebut. *10530 Berhubung dengan beberapa kesulitan, maka tidak untuk semua simpanan-simpanan yang terbeku itu akan dikeluarkan surat-surat obligasi sekaligus, melainkan akan dibedakan antara simpanan-simpanan yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000,- dan simpanan-simpanan yang jumlahnya Rp.50.000,-keatas. Untuk simpanan-simpanan dibawah Rp. 50.000,- akan diberikan surat-surat obligasi atas unjuk sekaligus dalam lembaran Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-. Untuk simpanan-simpanan yang jumlahnya Rp. 50.000,- keatas tidak akan diberikan surat-surat obligasi sekaligus, melainkan Rp. 50.000,- pertama dan lipatan dari padanya misalnya Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,- dan sebagainya, akan didaftarkan atas nama sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar di Bank-bank yang bersangkutan yang pusat tata-usahanya akan dilakukan di Bank Indonesia. Simpanan-simpanan yang terdaftar sebagai Pengakuan Hutang pada Buku Besar itu tidak dapat diperjual-belikan selama 5 tahun, kecuali dengan izin dari Menteri Keuangan. Bila dari simpanan ini ada sisanya yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000,-, maka untuk jumlah ini akan diberikan pula surat- surat obligasi atas unjuk dari lembaran Rp. 100,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pinjaman Negara ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu Pengakuan Hutang atas nama dan surat-surat obligasi atas unjuk.

Pasal 2 dan 3.

Untuk sebagian besar penjelasan pasal-pasal ini telah dimuat dalam bagian Umum diatas. Oleh karena simpanan-simpanan didaftarkan sebagai pengakuan hutang atas nama, maka perlu pasal 613 ayat 1 dan 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikesampingkan untuk memudahkan transaksi jual-beli simpanan-simpanan tersebut. Setelah lewat 5 tahun, maka untuk simpanan-simpanan yang terdaftar pada Buku Besar tersebut diberikan surat surat obligasi atas unjuk dalam lembaran dari Rp. 50.000,-. Surat-surat obligasi atas unjuk yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 ini dapat diperjual-belikan pada Bursa.

Pasal 4.

Walaupun dengan adanya ketentuan tidak wajib-simpan menyukarkan pengawasan administratif, serta menyebabkan kemungkinan hilang atau pemalsuan surat-surat obligasi data sebagainya, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan psychologis, ketentuan dalam ayat 1 ini diadakan. Untuk mencegah pemberian kredit yang luas oleh bank-bank dan/atau lembaga-lembaga perkreditan yang akibatnya hanya inflotoir, maka diadakan ketentuan larangan dalam ayat 2 dari pasal ini.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

*10531 Pasal 6.

Bunga dari obligasi dan dari pengakuan hutang pada Buku Besar dibayar mulai 1 September 1960, dan seterusnya setiap tahun pada tanggal 1 September. Kemungkinan konversi perlu diadakan mengingat perkembangan keuangan Negara dikemudian hari.

Pasal 7.

Mengingat kedaan keuangan Negara pada waktu ini pelunasan dari pinjaman ini baru dimulai pada tanggal 1 September 1965. Cara pelunasan akan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Megingat sifat pinjaman ini maka waktu 5 tahun adalah cukup lama sebagai masa kedaluarsa.

Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah suatu kebiasaan dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diingini seperti fraude, pemalsuan dan sebagainya.

Pasal 10.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1959 diadakan ketentuan, bahwa penurunan nilai uang kertas Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959, tidak diperhatikan dalam menghitung laba maupun pendapatan yang dikenakan pajak dalam pengertian Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 dan Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959. Supaya dalam melaksanakan peraturan-peraturan pajak tersebut tidak lebih memperbesar perbedaan antara pemilik uang kertas dimaksud dan mereka yang mempunyai saldo simpanan pada bank-bank yang dibekukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959, maka dipandang perlu mengadakan tindakan fiskal sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 11 sampai dengan 14. Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran-Negara No. 143 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.