Perpu No.21 Tahun 1959

PERPU 21/1959, MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:21 TAHUN 1959 (21/1959)

Tanggal:16 NOPEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak-tindak pidana ekonomi yang sampai sekarang berlaku dirasakan ringan dan karena itu perlu diperberat;
b.bahwa karena keadaan yang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;

Mengingat:

1.Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27), sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandangpangan;

2.pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1959;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

Pasal I.

(1)Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut diatas.

(2)Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan *10459 kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1959, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1959, Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1959

tentang MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI.

Telah menjadi kenyataan bahwa ancaman-ancaman hukum terhadap tidak pidana ekonomi dalam peraturan-peraturan yang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya, ialah kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Apalagi dewasa ini, dimana kemakmuran rakyat lebih diutamakan, maka selayaknyalah segala tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja dilaukan, hingga dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi. Jalan satunya untuk melaksanakan pencegahan itu ialah memperberat hukuman-hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan mengancamkan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan disamping itu memperberat hukuman denda dengan tiga puluh kali jumlah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak pidana ekonomi yang telah ada, maka tindak-tindak ekonomi itu mudah-mudahan dapat dicegah atau dikurangi. Menurut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim untuk memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua hukuman itu; menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua hukuman itu.

*10460 Termasuk Lembaran-Negara No' 130 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.