PerpuNo.15 Tahun 1959

PERPU 15/1959, KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:15 TAHUN 1959 (15/1959)

Tanggal:26 SEPTEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk menaikkan tarif cukai dari beberapa barang sebagai berikut

1.bir,

2.alkohol sulingan;
b.bahwa karena keadaan memaksa, kenaikan cukai perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang-undang; Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar; Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang kenaikan tarif cukai atas bir dan alkohol sulingan dan kenaikan bea-masuk atas bir.

Pasal 1.

Jumlah cukai atas :

A.bir, yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (2) dari Ordonansi Cukai Bir 1931 (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 76 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 135), diubah menjadi "empat ratus rupiah tiap-tiap hektoliter".
B.alkohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura yang ditetapkan dalam pasal 1 Ordonansi tanggal 27 Pebruari 1898 Staatsblad No. 90), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 27 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 81), diubah menjadi "lima belas ratus rupiah tiap-tiap hektoliter, yang mengandung lima puluh liter alkohol pada kadar-panas lima belas derajat dari pengukur panas yang terbagi dalam seratus bagian".

Pasal 2.

*10407 Tarif bea-masuk tersebut dalam lampiran A yang termaktub pada pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 76 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 135), diubah menjadi sebagai berikut :

A.Dalam bagian I dan II dari pos 113, maka yang tersebut dalam lajur "Rechten" diubah menjadi :
I. ……………………………………. Rp. 420,- II.a. …………………………………. Rp. 480,- b. …………………………………. Rp. 440,-
B.dibelakang pos 159 di bawah lajur "Rechten", maka bea-istimewa yang dipungut lagi atas minyak-wangi, minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu, diubah menjadi "Rp. 480,-" per hektoliter cairan.

Pasal 3.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai yang harus dibayar atas barang yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tersedia dalam jumlah yang banyaknya melebihi sesuatu jumlah maximum yang ditetapkan.

Pasal 4.

(1)Barang siapa yang menurut pasal 3 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

(2)Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.

(3)Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 5.

Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada saat yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO. *10408 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1959 tentang KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR

Oleh karena keadaan keuangan Negara memaksa, maka harus dilakukan usaha untuk menambah pendapatan Negara. Berhubung dengan itu dikandung maksud untuk menaikkan cukai bir dan alkohol sulingan, mengingat, bahwa barang-barang tersebut bukan termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat. Tarip cukai diubah sebagai berikut : bir ………dari Rp. 200 ……….menjadi Rp. 400,- tiap-tiap hektoliter. alkohol sulingan..dari Rp. 750,- menjadi Rp.1.500,- tiap-tiap hektoliter, yang mengandung lima puluh liter alkohol pada kadar panas lima belas derajat dari pengukur panas yang terbagi dalam seratus bagian:

Kenaikan cukai atas bir dan alkohol sulingan akan mengakibatkan, bahwa juga bea masuk atas bir dan bea-istimewa yang dipungut lagi atas minyak wangi, minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu, perlu dinaikkan, oleh karena pemungutan-pemungutan ini sangat erat hubungannya dengan tarip cukai bir dan alkohol sulingan dalam negeri. Bea-masuk atas bir menurut pos 113 diubah sebagai berikut:
I.dalam tahang …… dari Rp. 210 ……… menjadi Rp. 420,-tiap-tiap hektoliter; II.dimasukkan dengan cara lain: a.Stout dan poster ……. dari Rp. 240 ……… menjadi Rp. 480,- tiap-tiap hektoliter. b.lainnya ……. dari Rp. 220 …….. menjadi Rp. 440,-tiap-tiap hektoliter, ditambah dengan 50 opsen.

Bea-istimewa yang dipungut lagi atas minyak wangi, minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain air sejenis itu, yang tertera dibelakang pos 159 didalam lajur "Rechten" sebesar Rp. 240,- diubah menjadi "Rp. 480,-" per hektoliter cairan. Berhubung dengan kenaikan tarip cukai atas bir dan alkohol sulingan ini, maka pendapatan lebih dapat ditaksir sebanyak Rp. 40 juta setahunnya.

Termasuk Lembaran-Negara No. 108 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.

------— *10409 CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.