Perpu : No.10 Tahun 1959

PERPU 10/1959, PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tanggal:26 SEPTEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa ini dianggap perlu untuk menaikkan bea balik nama sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dari Ordonansi Bea Balik Nama 1924 (Staatsblad 1924 No.291) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 48;
b.bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar,

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan: Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penambahan Bea Balik Nama sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Ordonansi Bea Balik Nama (Staatsblad 1924 No. 291).

Pasal 1.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah sebagai berikut : "(1) Pajak berjumlah 10% dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarakan pasal 7.

(2) Mengenai pemasukan dalam perseroan atau perkumpulan yang berkedudukan di Indonesia, yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi dalam saham-saham, yang dilakukan sebagai penyetoran atas saham-saham demikian, maka biaya dikurangi sampai 7 1/2 %"

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan bea balik nama tahun 1960. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini *10363 dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1959 tentang PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA.

Sejak tahun 1924 bea balik nama dipungut sebesar 5% dari semua perjanjian penyerahan harta tak bergerak yang terletak di Indonesia, akata pentatatan kapal dan sebagainya tercantum dalam pasal 1 Ordonansi Bea Balik Nama. Hingga kini jumlah bea itu tidak pernah mengalami perubahan. Berhubung dengan usaha Pemerintah untuk memperbesar penerimaan Negara dalam menghadapi siatuasi keuangan dewasa ini, maka dianggap sudah sepatnasnya tarip bea balik nama itu dinaikkan menjadi 10%. Malahan tidak dapat disangkal pula bahwa kebanyakan orang yang pada waktu ini mampu membeli barang-barang tak bergerak termasuk golongan orang-orang yang berada. Dengan demikian maka penaikan bea dari 5% menjadi 10% tidak akan menjadi kesulitan. Penaikan untuk pemasukan dalam perseroan atau perkumpulan, yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi dalam saham-saham, dari 2% menjadi 7 1/2% mudah dimengerti jika dihubungkan dengan pasal 93 yo. 97 Aturan Bea Meterai, dimana untuk suatu pemasukan sudah dikenakan bea meterai sebesar 2 1/2%.

Termasuk Lembaran-Negara No. 103 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

TELAH DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.