Perpu No.08 1959

PERPU 8/1959, PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:8 TAHUN 1959 (8/1959)

Tanggal:26 SEPTEMBER 1959 (JAKARTA)

Tentang:PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa ini dianggap perlu untuk menaikkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4 dan 5 "Ordonnantie op de Motorvoertuigenbelasting 1934" (Staatsblad 1934 No. 718) yang sejak itu diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 376;
b.bahwa berhubung dengan meningkatnya harga bahan untuk pemeliharaan jalan-jalan, dianggap perlu membebani khusus pemakai jalan-jalan dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang sudah-sudah;
c.bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4 dan 5 "Ordonnantie op de Motorvoertuigenbelasting 1934" (Staatsblad 1934 No. 718), yang sejak itu diubah dan ditambah,terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 376.

Pasal 1.

a.Pasal 1 ayat (1) huruf c, "totaal gewicht 5.500 kg" dibaca "totaal gewicht

3.500 kg" sehingga seluruhnya berbunyi : "kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg lebih".
b.Sesudah pasal 1 ayat (1) huruf d ditambah dengan huruf e yang berbunyi : "kendaraan bermotor seperti dimaksudkan di bawah c yang *10357 mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg kecuali yang telah dikenakan pajak rumah-tangga, atau yangdibebaskan dari pajak rumah-tangga berdasarkan pasal 11 ayat (1)ke-4 dan ke-6".
c.Pasal 3 diubah menjadi seperti berikut : (1)Pajak mobil perusahaan untuk setiap 100 kg berat yang diizinkan berjumlah setahun : a.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, Rp. 108,-. b.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, Rp. 162,-. (2)Pajak mobil gandengan untuk setiap 100 kg berat total yang diizinkan berjumlah setahun: a.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) huruf a, Rp. 81,-. b.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) huruf b, Rp. 45.-.
d.Pasal 4 dibaca sebagai berikut : "Pajak mobil-mobil penumpang untuk setiap 100 kg berat sendiri berjumlah setahun a.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, Rp. 81, -. b.untuk mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf b. Rp. 120,-.
e.Pasal 5 dibaca sebagai berikut : "Mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, pajaknya berumlah setahun Rp. 1 80,- ditambah dengan Rp. 36,- untuk setiap 100 kg berat total yang diizinkan di atas 3.500 kg".
f.Sesudah pasal 5 ditambah dengan pasal 5a yang berbunyi "Mobil-mobil yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, dikenakan pajak tetap Rp. 360,-setahun.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 1960. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

*10358 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1959 tentang PERUBAHAN TARIP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pajak Kendaraan Bermotor mengalami perubahan tarip yang terakhir dalam tahun 1949 (Staatsblad 1949 No. 376), yaitu penaikan tarip yang termuat dalam pasal 3, 4 dan 5. Sejak saat itu tarip tetap dan tidak pernah mengalami perubahan-perubahan. Pada umumnya bermacam pajak yang pada waktu ini masih berlaku sejak saat pembuatannya telah mengalami perubahan tarip-tarip beberapa kali, yang disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini. Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengugah tarip Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahawa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah-Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah-Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian maka mobil penumpang yang dipergunakan sebagai taxi atau opelet (umum), atau mobil barang (untuk umum) yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg sepanjang kendaraan itu tidak dikenakan Pajak Rumah-Tangga akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jumlah tetap setahun Rp. 360,- (Pasal 5a). Jumlah Rp. 360,- setahun untuk sebuah taxi atau opelet, yang diebankan kepada pemiliknya, tidak berarti, mengingat jumlah sewa yang mereka terima. Pula, jumlah ini tidak akan mempengaruhi bea pengangkutan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa sewa opelet yang diterima sehari oleh pemilik yang sedikit adalah Rp. 60,-. Oleh karena itu jumlah pajak yang jika dihitung hanya sebanyak sehari Rp. 1,- tidak berarti dan mudah terpikul. Maka oleh sebab itu jumlah sebanyak itu dapat dianggap sebagai ekstra pajak dan pula dapat dipertanggung-jawabkan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 101 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

TELAH DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.