Perpu No.06 Tahun 1959

PERPU 6/1959, Tentang:PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp. 1.000,-DAN Rp. 500,-

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:6 TAHUN 1959 (6/1959)

Tanggal:14 SEPTEMBER 1959 (JAKARTA)


Tentang:PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp. 1.000,-DAN Rp. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN Rp. 50,-


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara dianggap perlu untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menarik dari peredaran semua uang kertas bank pecahan-pecahan Rp. 1000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 telah diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50-;
b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut juga dianggap perlu untuk mempersingkat waktu pelaksanaan hak menuntut penukaran uang kertas bank-bank termaksud;
c.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat:

1.Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (27), (3) dan (4) Undang- undang Dasar;

2.Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959;

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembatasan waktu untuk melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas Bank pecahan-pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 nilainya masing-masing diturunkan menjadi Rp. 1 00,- dan Rp. 50,-.

Pasal 1.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 12 ayat (4) dan (6) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, -maka khusus dalam rangka penarikan dari peredaran uang *10351 kertas bank pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1950 telah diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-, waktu untuk melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas bank-bank termaksud dipersingkat dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1960;

Pasal 2.

Cara penukaran uang kertas bank-bank tersebut ditetapkan dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1959. Agar supaya setiap seorang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1959. Menteri Muda Kehakiman

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1959 tentang PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000,- DAN RP. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN RP. 50,-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penggantian uang kertas bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959. Untuk mengakhiri selekas mungkin beredarnya uang kertas bank yang bernilai lain dari pada yang tercetak padanya, dan pula untuk menghindarkan kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyrakat maka dianggap perlu untuk menarik uang kertas bank-bank yang bersangkutan dan peredaran dalam waktu yang sesingkat mungkin dan menetapkan waktu berlakunya uang kertas bank-bank itu lebih singkat dari pada biasa, yaitu akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1960. Cara penukaran uang kertas bank-bank termaksud sebagaimana biasanya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (pasal 2).

Termasuk Lembaran-Negara No. 96 tahun 1959.

*10352 Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.