Perpu : No.02 Tahun 1959

PERPU 2/1959, PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 500, DAN Rp. 1000,
Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:2 TAHUN 1959 (2/1959)

Tanggal:24 AGUSTUS 1959 (JAKARTA)

Tentang:PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 500,- DAN Rp. 1000,-


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1.bahwa dianggap perlu mengurangi banyaknya uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara;

2.bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Mengingat : Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Dasar; Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-.

Pasal 1.

Nilai uang kertas Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang ada dalam peredaran pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, diturunkan masing-masing menjadi Rp. 50, - (lima puluh rupiah) dan Rp.100,- (seratus rupiah).

Pasal 2.

Uang kertas termaksud dalam pasal 1 dengan nilai baru itu tetap merupakan alat pembayaran yang sah, sampai saat penggantiannya dengan uang kertas lain.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 dan lain-lain hal ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Menteri Muda Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa). Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan *10339 pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 24 Agustus 1959. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1959. Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1959 tentang PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 500,- DAN Rp. 1.000,-

Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-undang ini bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 tentang Pembekuan sebagian dari simpanan pada Bank-bank dimaksudkan terutama untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, yang terutama dalam tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya. Disamping itu terjadi pula hal-hal yang langsung merugikan keuangan negara, misalnya perdagangan gelap, dan yang menyimpang dari segala peraturan-peraturan (ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri), sehingga penghasilan negara berupa devisen dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan Negara dalam mata uang rupiah ikut merosot pula. Dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, yang hanya untuk sebagian kecil saja dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Segala hal ini menyebabkan terus-menerus bertambahnya kreasi uang. Ketidak-stabilan keadaan politik dan sulitnya perhubungan antara Pusat dan Daerah memberikan kesempatan yang baik kepada beberapa golongan untuk menarik keuntungan yang luar biasa dibidang perdagangan, yang tidak mungkin didapat dalam keadaan biasa. Kesempatan ini menjadi lebih besar dengan berkurangnya persediaan barang impor untuk umum, yang terpaksa ditekan untuk mememenuhi kebutuhan ala-alat negara yang diberi tugas menghadapi persoalan keamanan. Pasaran gelap menjadi merajalela sehingga harga barang hasil dalam negeri ikut tertarik pula Pemerintah berpenapat, bahwa tidak dapat ditunda lagi sesuatu tindakan yang drastis dilapangan keuangan, demi kepentingan negara dan rakyat banyak yang umumnya berada diluar golongan termaksud diatas. Dipandang dari sudut ini tindakan yang diambil dapat dianggap sebagai suatu pajak istimewa terhadap orang-orang yang menyimpan uang banyak dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara, yaitu membayar pajak menurut aturan yang berlaku. *10340 Dengan beberapa kekecualian uang kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,- pada saat akhir bulan tidak terdapat pada rakyat banyak, buruh dan pegawai negeri, sehingga golongan-golongan ini tidak akan begitu menderita dari tindakan ini. Selanjutnya pengurusan uang berkelebihan ini akan pula mengurangi daya gerak uang gelap dilapangan distribusi, terutama dari barang-barang "sandang-pangan", yang terus-menerus merupakan kesempatan yang baik untuk bersepekulasi, oleh karena masih kekurangan alat pengangkutan. Dengan tindakan ini menurut perhitungan Pemerintah peredaran uang kartal dapat dikurangi dengan kira-kira jumlah Rp. 8,5 milyar. Termasuk Lembaran-Negara No. 89 tahun 1959.

Bogor, 24 Agustus 1959, Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.


CATATAN

DICETAK ULANG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.