Nurhasan Ismail, Dr., S.H., M.Si.

I. Identitas

Nama :
Dr. Nurhasan Ismail, SH., MSi

Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil (Pengajar)

Alamat Kantor :
Fak Hukum UGM, Jl.Justicia, Bulaksumur Yogyakart, Tlp. (0274) 584142, 588348, di.ca.mgu.liam|nasahrun#di.ca.mgu.liam|nasahrun

Alamat Rumah :
Perumahan Candi Gabang Blok EE 16 Sleman.

II. Riwayat Pendidikan

  1. S1 di Fakultas Hukum UGM, bidang Hukum Agraria, 1976-1981
  2. S2 Program Pascasarjana UGM, program studi Sosiologi, 1990-1993
  3. Overseas Short Course on : Political-Economy of Development in the Third World, at Northern Illinois University, Dekalb-Illinoi, 1991
  4. S3 Sekolah Pascasarjana UGM, program studi Ilmu Hukum dengan penelitian : Perkembangan Hukum Pertanahan, Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik, 2006

III. Riwayat Pekerjaan

  1. Pengelola Administrasi Umum Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan sampai sekarang
  2. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum UGM periode 1998 – 2000.
  3. Pengajar Fakultas Hukum UGM bidang Hukum Agraria, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, 1982-sekarang
  4. Pengajar Program S2 Ilmu Hukum bidang Sosiologi Hukum, 1998-sekarang
  5. Pengajar Magister Kenotariatan UGM bidang Hukum Agraria, 2000- 2005
  6. Pengajar Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan UGM bidang Sosiologi Hukum, 2000-sekarang
  7. Pengajar Magister Ekonomika Pembangunan UGM bidang Hukum Properti, 2000- Sekarang
  8. Pengajar Magister Geomatematika bidang Hukum Pertanahan, 2003-sekarang
  9. Konsultan di Nindyo & Associate Law Firm, 2004-sekarang
  10. Pengajar Hukum Pertanahan di Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Atmajaya, 2007
  11. Pengajar Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Magister Hukum Kesehatan Sekolah Pasca Sarajana UGM, 2007
  12. Pengajar Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Program S3 Ilmu Hukum UGM 2007

IV. Pengalaman :

A. Legislasi

  1. Anggota Tim Penyusun RUU Hak Tanggungan, 1990
  2. Tenaga Ahli Penyusunan RUU Ketransmigrasian, 1993-1995
  3. Anggota Tim Penyusun Rancangan Perda Penataan Kawasan Monjali Yogyakarta, 1995
  4. Anggota Tim Penyusun RUU Revisi UUPA, 2003-2004

B. Penelitian

  1. Peneliti Utama, 1994, Identifikasi Hak Atas Tanah di Timor Timur, Kerjasama BPN
  2. Peneliti Utama, 1993, Aspek Ekonomi-Politik Pembentukan Hukum, PAU-Studi Sosial UGM
  3. Peneliti Utama, 1994, Arah Pembangunan Hukum : Studi Hukum Perikanan, PAU-Studi Sosial UGM
  4. Peneliti Utama, 1995, Aspek Sosial-Ekonomi, politik Pembangunan Batam, Kerjasama Badan Otorita Batam
  5. Peneliti Utama, 1996, Identifikasi Hak Atas Tanah, Kerjasama GTZ-Jerman
  6. Peneliti Utama, 2000, Identifikasi Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Sorong, Kerjasama Pemda Sorong
  7. Peneliti Utama, 2004, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Bidang Produksi, Kerjasama Departemen Kehutanan
  8. Peneliti Utama, 2005, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan dang Konservasi, Kerjasama Departemen Kehutanan
  9. Peneliti Utama, 2006/2007, Kajian Kedudukan dan Aset Lembaga Penelitian Perkebunan Yogyakarta, Kerjasama Magister Hukum - LPP
  10. Peneliti Utama, 2006, Kebijakan Perijinan Pengelolaan Hutan Produksi, Kerjasama Magister Hukum – Dephut
  11. Peneliti Utama, 2006, Perkembangan Hukum Pertanahan : Pendekatan Ekonomi-Politik, Disertasi

3. Artikel/Makalah

  1. Mengkaji Ulang Konsep Tanah Negara, Kompas, 1994
  2. Proses Akumulasi Penguasaan Tanah, Mimbar Hukum 1995
  3. Aspek Sosio-yuridis Penggunaan Tanah Untuk Perparkiran, Mimbar Hukum 1995
  4. Aspek Ekonomi-Politik Perlindungan Pengusaha kecil, Mimbar Hukum, 1994
  5. Kajian Kritis Terhadap UU Pokok Kehutanan, Makalah, 2000
  6. Pengelolaan Tanah dan Lingkungan Perkotaan, Mimbar Hukum, 2001
  7. Menempatkan Hukum Pertanahan Lokal Dalam RUU Keistimewaan DIY, makalah, 2003, dalam Mimbar Hukum 2003
  8. Relativitas Daya Pemaksa Hukum : Indikasi Lemahnya Penegakan Hukum, Mimbar Hukum, 2003
  9. Disorientasi Pembangunan Hukum, Makalah, 2003
  10. Aspek Sosiologis Dalam Proses Pembentukan Perdasus-Perdasi Papua, makalah, 2005
  11. Postmodenisme Hukum : Antara Gerakan Keilmuan dan Politik, Makalah 2007
  12. Paradoks Substansi UU MIGAS : Cermin Kegalauan Politik Perundang-Undangan, Makalah 2007
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.