Maria SW Sumardjono, Prof. Dr. SH. MCl. MPa.
Nama :
Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA.
Tempat/Tanggal Lahir :
Yogyakarta, 23 April 1943
Alamat :
Jl. Sartika 7 Yogyakarta. 55223. No. Tlp/Fax : (0274) 563528.
E-mail :
moc.oohay|onojdramusairam#moc.oohay|onojdramusairam
Pekerjaan :
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
NIP : 130354340.
Jabatan/Pangkat : Guru Besar/IVd.
Keahlian :
- Hukum Agraria/Pertanahan
- Hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.
- Hukum Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
I. Riwayat Pendidikan :
- Sarjana Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1966
- Master of Comparative Law (MCL) Southern Methodist University (SMU) Dallas, Texas, Tahun 1978.
- Master of Public Administration (MPA), University of Southern California (USC), Los Angeles, California, Tahun 1984.
- Ph.D, University of Southern California (USC), Los Angeles, California, Tahun 1988.
II. Riwayat Pekerjaan :
- Dekan Fakultas Hukum UGM, Tahun 1991-1997.
- Kepala Pusat Pengkajian Hukum Tanah (PPHT), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 1995-sekarang.
- Anggota Dewan Riset Nasional, Tahun 1993-1995.
- Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Tahun 1995-2000
- Anggota Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Tahun 1998 - 2000.
- Lead Expert Land Administration Project (LAP), Tahun 1998.
- Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I, BP MPR-RI, Maret-Agustus 2001.
- Narasumber Panitia Ad Hoc II, BP MPR-RI, Tahun 2001.
- Koordinator Kelompok Studi Pembaruan Agraria, Tahun 2001-Sekarang.
- Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk Capacity Building to Support Decentralised Administrative Systems (CB SDAS), Februari 2000-Januari 2001.
- Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk National Resettlement Policy Enhancement and Capacity Building, April-November 2001.
- Konsultan Asian Development Bank (ADB) untuk Policy-Making Process for Regional Autonomy in Indonesia: Research and Publication, Juli-November 2001.
- Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Februari 2002 – Februari 2005.
- Anggota Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), mulai Januari 2007.
III. Pengalaman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- Koordinator Penyusun RUU Hak Tanggungan, Tahun 1993.
- Koordinator Penyusun RUU Ketransmigrasian, Tahun 1995.
- Penyusun Naskah Akademis RPP tentang Mediasi, Tahun 1999.
- Penyusun Naskah Akademis dan RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, Tahun 2000.
- Ketua Tim Penyusun Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Sumberdaya Agraria, Tahun 2003.
IV. Pengalaman Penelitian
- Pengetahuan tentang Pendaftaran Tanah, Persepsi tentang Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah dan Minat untuk Mendaftarkan Tanah di Kabupaten Dati II Sleman, Tahun 1989.
- Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983-1987, Tahun 1990.
- Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Praktik di Kabupaten Dati II Kudus, Tahun 1991.
- Tingkat Hidup Pemegang Hak Atas Tanah yang Terkena Pembebasan Penggusuran, FH-UGM & BPN, Tahun 1991.
- Identifikasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Absentee, FH-UGM & BPN, Tahun 1992.
- Identifikasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pedesaan, FH-UGM & BPN, Tahun 1992.
- Inventarisasi dan Analisis Yurisprudensi Pertanahan, FH UGM, 1994.
- Hukum Adat Pertanahan Timor Timur, FH-UGM & BPN, Tahun 1995.
- Studi tentang Penguasaan Tanah dan Kerjasama Pembangunan di Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau) FH-UGM, disponsori oleh GTZ, Tahun 1996.
- Studi tentang Hukum Adat Pertanahan di Irian Jaya, FH-UGM & BPN, Tahun 1997.
- Kebijaksanaan Pemberian Ijn Lokasi bagi Pengembang Perumahan di Kabupaten Dati II Tangerang setelah Paket Deregulasi 23 Oktober 1993 dan Implikasinya, Tahun 1997.
- Studi tentang Pemukiman Kembali dalam Proyek Pengendalian Banjir di Pantai Utara Pulau Jawa (North Java Flood Control Project), Tahun 1998, Disponsori oleh Asian Development Bank.
- Draft Akademis tentang Prosedur dan Mekanisme ADR di Bidang Pertanahan, Tahun 1999. Disponsori oleh The Asia Foundation.
- Potensi Penerapan ADR di Bidang Pertanahan, Tahun 1999. Disponsori oleh The Asia Foundation.
- A Study on Policy Framework on Land Acquisition and Resettlement, Tahun 1999. Disponsori oleh Asian Development Bank.
- A Special Study on Policy Impact Assessment : North Java Flood Control Project, Tahun 1999, Disponsori oleh Asian Development Bank.
- A Special Study on Policy Impact Assessment : Inland Waterways Transport Project, Tahun 1999, Disponsori oleh Asian Development Bank.
V. Penerbitan
- Hukum dan Masalah Perumahan di Negara Berkembang, bersama Prof. Beverly M. Carl, Fakultas Hukum UGM, Tahun 1980.
- Puspita Serangkum Aneka Masalah Agraria, Penerbit Andi Offset, Tahun 1982.
- Analisis Beberapa Kasus Masalah Tanah, Penerbit Andi Offset, Tahun 1982.
- Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar), Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2001 (cetakan 3).
- Beberapa Gagasan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, co-author, Penerbit Balai Pustaka, Tahun 2002.
- Decentralisation in Indonesia (redesigning the state), co-author, Asia Pacific Press at The Australian National University, Tahun 2003.
- Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, cetakan ke 3 edisi revisi, Tahun 2005.
- Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing, Penerbit Buku KOMPAS, Tahun 2007 (dalam proses penerbitan).
- Jalan Panjang Menuju Penyempurnaan UUPA, Penerbit Buku KOMPAS, Tahun 2007 (dalam proses penerbitan).
- Beberapa Pemikiran Tentang Tanah Sebagai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Tahun 2007 (dalam proses penerbitan).
VII. Kegiatan Lain.
- Aktif menulis dalam media massa tentang masalah hukum pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya.
- Pembicara dalam berbagai seminar nasional maupun internasional.
VII. Penghargaan.
- Satya Lencana Kesetiaan, 25 tahun pengabdian sebagai staf pengajar UGM.
- Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama sebagai Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria, Tahun 1998.






